Hallo Broeder inside

inMagz.id

Inside Magz menyadari bahwa sebuah karya tulis akan lebih indah dipandang mata bila tersaji dalam kemasan desain yang segar. Tampilan yang ‘enak’ serta nyaman di mata, akan mengantar dan mewarnai pandangan pembaca mulai dari awal hingga akhir setiap paragraf.

Berlangganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 284 pelanggan lain

07/25/2021

Inside Magz

Nyaman di Mata – Asik Dibaca

alt=KPK Harus Jadi Leading Sector

KPK Harus Jadi ‘Leading Sector’ Bagi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong agar kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat maksimal dan saling bersinergi. Mengingat peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2020 mengalami penurunan.

Menurut Politisi Fraksi PPP itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun lalu skornya hanya mencapai 37, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang menorehkan skor 40. Sedangkan dari sisi peringkat dunia, Indonesia bertengger di posisi 102 di tahun lalu, di mana pada tahun sebelumnya masih berada di peringkat 85 secara global.

“Dari beberapa elemen kluster yang dipergunakan untuk mengukur indeks itu memang ada yang turun, stagnan dan naik. Terkait rule justice project ada kenaikan dua poin, ini tak terlepas dari penindakan yang dilakukan KPK. Untuk itu diharapkan KPK harus bisa jadi leading sector bagi pemberantasan korupsi di negara ini,” terang Arsul saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Oleh karena itu, Politisi dapil Jawa Tengah X itu mengimbau agar KPK dapat menggenjot kinerja untuk mengerek skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Selain itu Arsul juga menyoroti keinginan KPK untuk melakukan perluasan organisasi untuk memenuhi performa kerjanya, maka menurut hematnya regulasi KPK yang ada saat ini dapat disempurnakan lagi.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Supriansa memberikan beberapa catatan seperti kasus korupsi perpajakan. “Beberapa ada dugaan suap mengurangi nilai pajak yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini patut jadi perhatian KPK,” sebutnya saat rapat berlangsung.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi KPK yang mengusut kasus korupsi bantuan sosial (Bansos). “KPK melakukan penyelidikan dan langkah-langkah yang baik untuk mengusut bansos, kami percayakan pimpinan KPK dan tim dapat mengusutnya,” pungkas Supriansa.

ah/es/dpr.go.id