Hallo Broeder inside

inMagz.id

Inside Magz menyadari bahwa sebuah karya tulis akan lebih indah dipandang mata bila tersaji dalam kemasan desain yang segar. Tampilan yang ‘enak’ serta nyaman di mata, akan mengantar dan mewarnai pandangan pembaca mulai dari awal hingga akhir setiap paragraf.

Oktober 2021
SSRKJSM
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Berlangganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 285 pelanggan lain

21/10/2021

Inside Magz

Nyaman di Mata – Asik Dibaca

Pejabat Tidak Boleh Menolak Wawancara Wartawan yang Tidak Mengantongi Sertifikasi Kompetensi

Yardin Hasan, Ketua AJI Palu. (F. podcast inipalu)

Pejabat Tidak Boleh Menolak Wawancara Wartawan yang Tidak Mengantongi Sertifikasi Kompetensi

Iklan Layanan Dishub Parigi Moutong 1

PERS mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Penegasan UU Nomor 40 Tahun 1999, tentang tugas pers tersebut, belum dipahami secara baik oleh para pihak.

Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Selain itu, kemerdekaan pers hadir dalam rangka agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya adalah untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know), kepada masyarakat.

Pers berperan penting untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Sebagai konsekuensinya, melalui pers, rakyat berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan publik. Berdasarkan hal ini, melalui pers, masyarakat berhak tahu, apa yang dilakukan para pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Saat ini mulai muncul sikap pejabat yang hanya melayani wawancara dari wartawan bersertifikat kompetensi dan media terverifikasi dari Dewan Pers. Beberapa wartawan juga mengalami penolakan karena medianya belum terverifikasi oleh Dewan Pers.  

Sikap para pejabat yang menolak melayani permintaan wawancara dengan dua alasan tersebut, bertentangan dengan UU 40 1999 tentang pers, bahwa pers mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar.  Sikap para pejabat ini juga bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers, yang hadir dalam rangka menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know), kepada masyarakat.

Sikap pejabat yang menolak melayani wawancara, hanya karena wartawan tidak bersertifikat kompetensi dan medianya tidak terverifikasi Dewan Pers, adalah sikap dan tindakan yang membungkam kemerdekaan pers. 

  1. Tidak ada peraturan Dewan Pers, yang menyatakan hanya wartawan bersertifikat dan media terverfikasi Dewan Pers yang boleh menjalankan wawancara kepada pejabat, karena itu para pejabat di daerah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers.  
  2. Pernyataan dan sikap pejabat yang hanya menerima wartawan bersertifkat dari media terverifikasi Dewan Pers adalah sikap yang bias industri.  Sikap ini memasung kebebasan pers dan mengabaikan keberadaan citizen journalism pers mahasiswa dll, sebagai wadah menyalurkan pendapat yang dijamin undang-undang
  3. Media yang tidak tersertifikasi bukan berarti secara konten bermasalah. Banyak yang media yang tidak terferivikasi Dewan Pers, karya jurnalistiknya  lebih berkualitas.  Sebaliknya, media yang sudah bersertifikasi belum tentu secara konten berkualitas. Atau sudah professional dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. 
  4. Jurnalis bersertifikat kompetensi bukan jaminan yang bersangkutan bersikap professional dan mampu melahirkan karya jurnalistik yang baik. Banyak contoh, jurnalis bersertifikat namun karya jurnalistiknya tidak lebih baik dari jurnalis yang tidak mengantongi sertifikasi dari Dewan Pers.
  5. Saya  meminta pejabat untuk tidak menjadikan dua hal tersebut sebagai alasan menolak permintaan wawancara dari wartawan
  6. Para pihak yang terlibat dalam sengketa pemberitaan, harus menempuh mekanisme jurnalistik, seperti hak jawab, hak koreksi dan lain-lain, termasuk membawa kasusnya ke Dewan Pers 
  7. Kepada media-media untuk memperbaiki kualitas jurnalistiknya. Menyajikan berita dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode prilaku. 

Palu, 10 Oktober 2021

Yardin Hasan

Ketua AJI Palu

iklan layanan RSUD anuntaloko parigi