Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan UU Pemilu.
“Bapak Presiden meminta Bawaslu untuk tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran pemilu, baik itu ketentuan pidana, ketentuan administratif, atau ketentuan etika,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kamis (22/09/22).
Rahmat pun menceritakan ketegasan Bawaslu yang penah memeriksa Presiden Jokowi saat pertama kali mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Gubernur, diapresiasi oleh Presiden Jokowi.
“Ini kenangan terbaik, luar biasa sebagai presiden, saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Gubernur, dia diperiksa oleh Bawaslu,” kata Rahmat.
Baca: Mungkinkah Polisi Dipecat Karena Terlibat Perselingkuh? Ini Ulasannya
“Yang dibutuhkan ke depan adalah penegakan hukum yang tegas, para peserta pemilu jadi berhati-hati dalam melakukan kampanye penggalangan masa dan lain-lain,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rahmat juga mengundang Presiden untuk hadir dan membuka acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali yang akan diselenggarakan pada 9 Oktober 2022.
Baca: Hujan Ringan hingga Sedang Hampir Merata di Seluruh Kota Besar Hari Ini, BMKG: Waspada !
“Ini acara terbesar tahun ini dan saya berharap Presiden bisa datang dan membuka acara tersebut,” ujarnya.
Red inMagz
