INMAGZ.id – Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa percepatan penanganan stunting atau tengkes memerlukan kolaborasi lintas sektor guna menjalankan program dengan lebih terarah. Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido, mengungkapkan hal ini saat memimpin rapat koordinasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Palu pada Senin (29/5/2023).
Menurut Reny, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama kolektif dengan melibatkan berbagai pihak dari sektor-sektor yang berbeda.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu memiliki peran masing-masing, sehingga kerja sama yang solid sangat diperlukan dalam membangun ketahanan masyarakat yang tangguh terhadap stunting.
Salah satu contohnya adalah Dinas Kesehatan yang ditunjuk sebagai salah satu OPD pengampu, yang harus melibatkan seluruh Puskesmas untuk membantu promosi kesehatan melalui edukasi yang melibatkan kader Posyandu.
Begitu pula dengan Dinas Sosial, yang berperan dalam melakukan pendampingan program Keluarga Harapan (PKH) untuk membangun ketahanan sosial masyarakat agar terbebas dari kemiskinan.
Reny menjelaskan, sektor kesehatan, pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan intervensi program penanganan stunting.
Ia menekankan bahwa percepatan penanganan stunting tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerja sama yang solid, karena penanggulangan stunting merupakan upaya pemerintah dalam membangun generasi unggul untuk masa depan.
Saat ini, Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan berbagai intervensi program mulai dari hulu, seperti pencegahan perkawinan di usia dini, bimbingan konseling kehamilan bagi pasangan usia subur, hingga perawatan pra dan pasca persalinan. Reny menyatakan.
“Pencegahan dimulai dari 1.000 hari kehidupan, oleh karena itu program ini dilaksanakan secara berkesinambungan atau saling berkaitan oleh masing-masing OPD,” kata Reny.
Red inMagz
