INMAGZ.id - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis, 23 Februari 2023.
Acara ini juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo serta para menteri dan gubernur dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa PPKM telah dicabut dan meminta jajaran pemerintah di daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras.
Baca juga BPK RI akan Periksa Laporan Keuangan Polda Sulteng TA 2022
Presiden juga mengingatkan para kepala daerah mengenai dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi.
Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI, Isran Noor, menjelaskan bahwa Rakernas APPSI kali ini bertujuan untuk merumuskan hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.
Baca juga BNN RI Tambah Dua Pimpinan Tinggi, Sebagai Upaya Pemberantasan Narkoba
Rakernas APPSI akan membahas persoalan kerja sama dan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi, termasuk tanggung jawab dan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah.
Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah, sesuai dengan komoditas andalan masing-masing.
Baca juga Tingkatkan PAD, DKP Parigi Moutong Maksimalkan Potensi Laut
Presiden juga mengajak para kepala daerah untuk berkolaborasi dan saling berkomunikasi dalam hal suplai pangan.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan ini antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor.
Akses artikel INMAGZ ID melalui Google News
Diharapkan Rakernas APPSI ini dapat memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia serta meningkatkan kolaborasi antara daerah dan pemerintah pusat dalam hal penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.*
Red inMagz
