Plt Deputi Bidang Administrasi, Purwoto Ruslan Hidayat, didampingi Kepala Biro Keuangan dan BMN, Yayu Yuliani menutup secara resmi Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Rabu (26/10/2022).
Dalam arahan penutupan, Purwoto menyampaikan kegiatan ini telah merumuskan langkah-langkah menghadapi masalah terkait mekanisme pembayaran, pengelolaan keuangan tahapan Pemilu 2024, pengelolaan BMN, serta upaya mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dengan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dapat menjadi pegangan serta dapat ditindaklanjuti dan dikawal oleh semua peserta di seluruh Satuan Kerja.
“Dari kelas-kelas tadi, apa yang sudah disepakati dan dirumuskan hari ini bisa menjadi pegangan dan bila perlu ditindaklanjuti. Tugas Bu Yayu selaku Kepala Biro Keuangan untuk menindaklanjuti dan mengawalnya,” imbuh Purwoto.
Sebelumnya, di hari kedua rakernis, para peserta dibagi menjadi 4 kelas. Kelas I membahas materi “Mekanisme Pembayaran oleh Bendahara dan LLAT 2022 dengan peserta Kepala Sub Bagian Keuangan KPU/KIP provinsi” dengan narasumber dari KPPN Jakarta IV.
Kelas II membahas materi “Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilu 2024” dengan peserta Ketua Divisi Keuangan, Sekretaris, dan Kepala Bagian KPU/KIP Provinsi serta narasumber Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Kelas III membahas materi “Analisis Laporan Badan Milik Negara dengan peserta Operator BMN dan narasumber Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan DJPB”.
Terakhir Kelas IV, membahas materi “Mewujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel dengan Aplikasi Sakti dengan peserta Operator Laporan Keuangan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan DJPB”.
Turut hadir Inspektur Wilayah III KPU, Mars Ansori Wijaya, Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga KPU Provinsi se-Indonesia, Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara, Operator BMN, dan Operator Laporan Keuangan KPU Provinsi se-Indonesia, serta jajaran Setjen KPU. (humas kpu ri idan/foto: hilvan/ed dio).
Red inMagz
