Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang berlangsung sejak Selasa (29/03/2022) telah berakhir. Presidensi G20 Indonesia dan delegasi negara anggota G20 menyepakati tiga isu prioritas dengan tema besar untuk mencapai transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan melalui DEWG G20, Pemerintah Republik Indonesia mendorong upaya transformasi digital yang relevan untuk situasi dalam negeri dan global.
“Inklusivitas itu menjadi suatu hal yang sangat memerankan isu sentral saat ini apalagi di masa pandemi. Kabar baiknya adalah usulan kita mengenai 3 isu prioritas DEWG dengan tema besar untuk mencapai transformasi digital yang inklusif memberdayakan dan berkelanjutan, diterima oleh semua negara anggota dan kita hari ini sudah mulai melakukan pembahasan awal per isunya,” ungkapnya dalam Program Prime Time News Metro TV “Momentum Arahkan Ekonomi Digital Dunia” secara virtual dari Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/03/2022) malam.
Sekjen Mira Tayyiba yang juga menjadi Chair DEWG G20 menyatakan tiga isu prioritas Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, dan Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust, menjadi bagian penting mewujudkan agenda transformasi digital global sejalan dengan tema besar Presidensi G20 Indonesia “Recover together, Recover Stronger”.
“DEWG ini sebagai focal point untuk isu digital, forum ini mengelaborasi isu transformasi digital agar bisa menciptakan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sekjen Kementerian Kominfo menjelaskan, melalui tukar-menukar informasi dan pandangan, dan mencari pemahaman bersama tentang kebijakan berkaitan dengan ekonomi digital dan ekosistem digital.
“DEWG mendapat mandat untuk membahas bagaimana memanfaatkan teknologi digital bisa mendorong ekonomi digital yang tangguh, berkembang secara berkelanjutan dan inklusif dengan lingkungan digital yang aman, terlindungi, dan terhubung, sekaligus memitigasi tantangan dan risiko digitalisasi,” jelasnya.
DEWG bekerja sesuai arah dan komitmen serta mandat dari Leaders’ Summits G20, dan pertemuan menteri serta Sherpa sebelumnya. Menurut Sekjen Mira Tayyiba, sifat lintas sektoral digitalisasi membuat bahasan dalam forum DEWG G20 tidak bisa terlepas dari badan-badan G20 lain yang sudah membahas berbagai aspek digitalisasi sesuai mandat masing-masing.
“DEWG akan fokus pada topik ekonomi digital, termasuk sektor publik. Bekerja sama dengan engagement group (EG), organisasi internasional, dan lingkup pekerjaan G20 lainnya, serta menghindari duplikasi pekerjaan dengan Working Group (WG) lainnya, untuk memajukan agenda ekonomi digital dengan mempertimbangkan prioritas Presidensi G20,” jelasnya.
Kementerian Kominfo memanfaatkan kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Presidensi G20 tahun ini untuk menjadi wahana belajar dari multistakeholders G20 lainnya. Oleh karena itu, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan dalam DEWG, Kementerian Kominfo menggandeng industri, perguruan tinggi dan bahkan komunitas.
“Kita gunakan betul kesempatan Presidensi G20 ini sebagai best practice untuk mempelajari kemajuan ekonomi digital yang telah dilakukan oleh negara-negara internasional,” tandasnya.
Selain mengundang negara yang menjadi anggota, Kementerian Kominfo mengundang invitees dari beberapa negara, organisasi internasional, dan knowledge partner.
“Terus terang untuk penyelenggaraan DEWG, kami dibantu oleh knowledge partner skala global seperti International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Bahkan turut dibantu oleh national knowledge partner yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran,” tuturnya.
Chair DEWG G20 Mira Tayyiba menjelaskan kolaborasi multipihak itu ditujukan agar usulan dan hasil pembahasan sesuai dengan cara, metode atau riset yang dilakukan dan diakui secara internasional.
“Namun tetap tidak meninggalkan konteks keindonesiaan. Kalau untuk yang global partner itu memang untuk benchmark dan riset yang skalanya internasional. Sementara kertas posisi Indonesia sendiri tetap dikerjakan secara lokal. Dalam arti kita kerjakan sendiri bersama dengan tiga universitas mitra kami,” tandasnya.
Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan Presidensi G20 bukan forum yang mengikat secara hukum atau legally binding. Namun demikian, peran G20 sangat strategis karena negara anggotanya menguasai sekitar 80 sampai 85% perekonomian dunia.
“Jadi sebetulnya momentum G20 ini bukan saja untuk bagaimana kita ingin membawa ekonomi digital secara global, tetapi juga momentum untuk konsolidasi isu digital di nasional,” tegasnya.
Chair DEWG Pertama
Keberadaan DEWG G20 berawal dari pembentukan Gugus Tugas Ekonomi Digital atau Digital Economy Task Force (DETF) G20 pada tahun 2017. Pembentukan DETF saat Kepresidenan Jerman itu ditujukan untuk membahas Inisiatif Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi Digital yang diusulkan pada tahun 2016 semasa Kepresidenan China.
“Kala itu, para menteri ekonomi digital G20 dan para Pemimpin G20 telah mengakui bahwa digitalisasi merupakan pendorong bagi kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB di tiga bidang ekonomi, sosial dan lingkungan,” ujar Sekjen Kementerian Kominfo.
Dalam Presidensi Italia tahun 2021 lalu, Pemerintah Republik Indonesia bersama negara G20 mengusulkan elevasi atau peningkatan DTEF menjadi DEWG. Usulan itu dilatari dinamika isu digital yang makin strategis dan global.
“Kita melihat semakin strategisnya isu digital bukan saja di Indonesia, tetapi juga global dan alhamdulillah ternyata usulan Indonesia diterima,” tutur Sekjen Mira.
Sekjen Mira Tayyiba menilai, elevasi DETF menjadi DEWG memberikan legitimasi yang lebih kuat atas dukungan dan komitmen dari para pemimpin G20 untuk koordinasi dan penyusunan agenda bersama.
“Dukungan dari Pemimpin G20 untuk bertemu secara teratur, memberi mandat yang jelas dan agenda yang kuat berdasarkan tujuan yang jelas. Bahkan, agenda dapat dibahas secara berkeseinambungan dalam beberapa tahun, serta diskusi prakomitmen yang diperlukan untuk beragam topik dengan pembahasan lebih intensif,” jelasnya.
Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, elevasi peningkatan status menjadi DEWG juga memungkinkan dokumen dan kontribusi yang dihasilkan dalam Working Group diakses dan dipelajari setiap negara.
“Karena masuk menjadi lampiran Deklarasi Pemimpin G20 sehingga memastikan relevansi, konsistensi dan efektivitas kerja. Selain itu, meningkatkan akuntabilitas dan pemantauan kemajuan dalam diskusi-diskusi kunci,” ungkapnya.
Sekjen Mira Tayyiba menyatakan DEWG bekerja melalui diskusi dan konsultasi dengan engagement group G20 dan pemangku kepentingan lainnya.
“Hal itu mencerminkan realitas di mana perangkat digital memungkinkan percepatan pertumbuhan sosial ekonomi dan ekonomi yang inklusif. Indonesia adalah Chair atau Ketua Digital Economy Working Group yang pertama” ujarnya.*
Biro Humas Kementerian Kominfo
Red inMagz
