Hallo Broeder inside

inMagz.id

Inside Magz menyadari bahwa sebuah karya tulis akan lebih indah dipandang mata bila tersaji dalam kemasan desain yang segar. Tampilan yang ‘enak’ serta nyaman di mata, akan mengantar dan mewarnai pandangan pembaca mulai dari awal hingga akhir setiap paragraf.

Juni 2021
SSRKJSM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Berlangganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 284 pelanggan lain

05/08/2021

Inside Magz

Nyaman di Mata – Asik Dibaca

Johan Rosihan Sayangkan Kondisi Keamanan Produk Ekspor Perikanan

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. (F. Runi/Man/DPR RI)

Johan Rosihan Sayangkan Kondisi Keamanan Produk Ekspor Perikanan

JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyayangkan kondisi keamanan pangan produk perikanan nasional terkait dengan kejadian pengembalian produk hasil perikanan Indonesia oleh otoritas China karena produk tersebut terindikasi terpapar Covid-19.

“Hal ini (kondisi keamanan pangan produk perikanan nasional) patut disayangkan karena akan mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan pangan dari produk perikanan Indonesia,” kata Johan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Minggu (27/6/2021). Atas kejadian tersebut, Johan mempertanyakan belum optimalnya sistem jaminan mutu terintegrasi dan sistem ketelusuran terhadap semua produk perikanan.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Bilang Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara

Selain itu, ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, pihaknya juga mempertanyakan fungsi pengendalian mutu atas surat kesehatan ikan sehingga muncul kasus ikan yang terpapar virus bisa lolos sebagai produk impor ke negara lain.

Johan mengutarakan harapannya agar pemerintah segera memperbaiki kualitas layanan karantina ikan ekspor, termasuk kinerja layanan sertifikasi kesehatan ikan untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI bebas dari hama penyakit ikan karantina atau tidak memiliki potensi sebagai media penyakit yang bersifat menular ke manusia.

“Harus ada penguatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai upaya pencegahan yang harus selalu diperhatikan supaya kejadian pengembalian produk perikanan ekspor kita oleh negara lain tidak terulang lagi,” ucap Johan.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu berharap pula agar kasus ini dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki pelayanan sertifikasi kesehatan ikan menuju pelayanan prima yang memiliki standar mutu tinggi sehingga memiliki akurasi yang tepat dalam penerapannya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan pihak China terkait dengan ditemukannya indikasi produk ekspor perikanan dari Indonesia ke China yang terpapar Covid-19. “KKP telah mengadakan bilateral dengan otoritas GACC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (24/62021).

Menteri Trenggono mengakui ada sebanyak 20 kasus dari pengembalian produk perikanan dari China akibat terindikasi terpapar Covid-19. Dari sebanyak 20 kasus notifikasi dari China tersebut, lanjutnya, sudah sebanyak 14 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah diinspeksi.

Baca juga: Peralatan Negara yang Disusupi Satelit Mata-mata Diminta Diganti

Trenggono mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah guna memastikan bahwa UPI ke depannya memiliki prosedur yang tepat sekaligus memastikan dilakukannya disinfeksi baik kepada pekerja maupun produknya.

Sementara Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021), menyatakan pihaknya bergerak cepat menyusul temuan paparan Covid-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia tersebut.

Indonesia melalui BKIPM KKP, lanjutnya, juga telah melakukan harmonisasi dengan pihak otoritas Tiongkok (General Administration of Custom the people’s Republik of China/GACC) tentang notifikasi produk perikanan melalui pertemuan bilateral yang telah dilakukan sebanyak 9 kali.

Selain itu, Pusat Pengendalian Mutu BKIPM telah melakukan internal suspend terhadap 14 UPI eksportir produk perikanan dan meminta mereka untuk melakukan pengendalian paparan Covid-19 pada seluruh rantai kegiatan produksi hulu-hilir, termasuk terhadap pekerja.* 

Baca juga: Begini Prediksi Pertumbuhan Sektor Pertambangan Masa Depan

Lihat sumber: