Hallo Broeder inside

inMagz.id

Inside Magz menyadari bahwa sebuah karya tulis akan lebih indah dipandang mata bila tersaji dalam kemasan desain yang segar. Tampilan yang ‘enak’ serta nyaman di mata, akan mengantar dan mewarnai pandangan pembaca mulai dari awal hingga akhir setiap paragraf.

Mei 2021
SSRKJSM
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Berlangganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 284 pelanggan lain

06/18/2021

Inside Magz

Nyaman di Mata – Asik Dibaca

Tumpang Tindih Bansos Akibat DTKS Lama Tak Diperbarui

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (F. Jaka/Man)

Tumpang Tindih Bansos Akibat DTKS Lama tak Diperbarui

JAKARTA Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki banyak kelemahan. Kendala penyaluran bantuan sosial atau bansos dan tumpang tindih dipastikan akan banyak terjadi dalam sistem penyalurannya, sebab DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyalur bansos.

“Masalah data ini sudah lama Bu Menteri tetapi tidak selesai-selesai, tidak ada pembaruan,” tegas Yandri saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.

Politisi Fraksi PAN ini mencontohkan, ada masyarakat yang tadinya kurang mampu sekarang jadi mampu, namun tidak di-update. Sebaliknya, yang mampu jadi kurang mampu juga tidak diperbarui. Sehingga terjadi tumpang tindih. “Jika seperti ini tentu jadinya tidak tepat sasaran karena banyak yang mampu itu terima bansos,” sebutnya.

dprd parigi moutong

Menanggapi hal tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, permasalahan tersebut tak lepas dari data ganda yang telah ditemukan oleh Kemensos. Ia mengatakan Kemensos telah bertindak cepat dengan menidurkan sebanyak 21.000.156 data ganda, dalam arti memiliki nama ganda atau mendapatkan bantuan ganda.

“Penyaluran bantuan ini, selalu dalam pemeriksaan anggaran. Padahal ada data yang harus diperbaiki itu sejak 2015. Jadi saya mohon ijin data ganda ini memang menjadi salah satu masalahnya dan harus diantisipasi juga agar menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan,” jelasnya.*

Lihat sumber:

DPR RI/TN/ES