Hallo Broeder inside

inMagz.id

Inside Magz menyadari bahwa sebuah karya tulis akan lebih indah dipandang mata bila tersaji dalam kemasan desain yang segar. Tampilan yang ‘enak’ serta nyaman di mata, akan mengantar dan mewarnai pandangan pembaca mulai dari awal hingga akhir setiap paragraf.

Berlangganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 285 pelanggan lain

07/12/2021

Inside Magz

Nyaman di Mata – Asik Dibaca

Anggota Komisi VI DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Kamis (21/10/2021). Foto: Ica/Man

Kemenkop UKM Perlu Evaluasi Penyaluran BPUM

Iklan Sosialisasi Dishub Parimo 2

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti berharap agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara tepat sasaran. Haeny mengatakan perlu dilakukan evaluasi dan monitoring (monev) lebih lanjut guna memastikan BPUM disalurkan tepat peruntukkannya.

“Kami dari Komisi VI DPR berharap Kemenkop UKM ini akan mengevaluasi secara detail, apakah bantuan ini akan menguatkan bahwa dana-dana tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan lebih memproduktivitaskan pelaku UKM,” jelas Haeny saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Bali, Kamis (21/10/2021). Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Kemenkop UKM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PT Pegadaian, dan PT Pupuk Indonesia.

Iklan Dukcapil Parimo

Ia menambahkan, dengan adanya BPUM dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, khususnya bagi pelaku UMKM. Haeny menyarankan agar monev dari penyaluran BPUM ini, tidak hanya dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun juga oleh Kemenkop UKM itu sendiri yang hasilnya diinformasikan kepada daerah. “Dengan tersampaikannya data-data tersebut ke daerah, maka diharapkan daerah dapat turut menyukseskan program BPUM agar tepat sasaran,” tandas Haeny.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu juga menyoroti mengenai salah satu persyaratan penerima BPUM, yaitu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dinilai belum bisa berjalan semestinya. “Bagaimana pengisian dan kewajiban selaku wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, walau tidak semuanya, masih ada yang belum mampu,” papar Haeny.

Oleh karena itu, sambung Haeny, selain menyalurkan dana-dana strategis, DPR bersama pemerintah akan bersinergi dalam melakukan penguatan dan keberpihakan terhadap para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, hingga menyentuh aspek-aspek non-finansial.

“Untuk di provinsi Bali, kita berharap Bali ini bisa dijaga bersama. Agar rivalitas diantara para pelaku usaha, baik wisata maupun kuliner, bisa dilakukan, sehingga menjaga keberlanjutan dari pelaku usaha itu sendiri,” tutup Haeny.*

dpr.go.id/ica/es

iklan layanan RSUD anuntaloko parigi