Ketua DPRD Parigi Moutong Sebut Suntik Vaksin adalah Perintah Negara

SULAWESI TENGAH - Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto Tongani menyatakan kesiapannya untuk mengikuti penyuntikan vaksin covid 19. Dia bahkan menyebut kalau suntik vaksin tersebut merupakan perintah Negara.

“Kalau negara sudah instruksikan vaksin covid 19 tahap pertama ini, tenaga medis dan pejabat publik mau tidak mau mesti mengikuti,” ungkap Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto di ruang kerjanya, Rabu 6 Januari 2021.

Ia mengatakan, negara telah mengadakan vaksin itu dan sudah diberikan ke daerah-daerah sesuai dengan edaran yang ada. Dimulai dari satu Januari hingga April 2021 untuk tahap satu.

Maka, sebagai pejabat publik wajib melaksanakan perintah negara itu, agar menjadi contoh bagi masyarakat.

“Terkait vaksin ini, saya tidak bisa berkomentar lebih karena saya bukan orang kesehatan, tapi minimal negara telah mengadakannya,” terangnya.

Terkait apakah, setelah divaksin tidak lagi adanya Rapid dan swab dirinya belum mengetahui pasti. Tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal itu.

“Menurut informasi setelah dilakukan vaksin setiap orang akan mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh negara,” tuturnya.

Berikut Beberapa Target Penerima di Sulteng

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng menyebut vaksin covid 19 yang telah tiba di Kota Palu diperuntukkan kepada beberapa target penerima.

“Pada tahap awal vaksinasi covid 19, vaksin akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, pegawai pelayanan publik, Lansia, kelompok rentan dan kemudian ke masyarakat umum,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, I Komang Adi Sujendra.

Jadi kata I Komang, proses vaksinasi covid 19 akan dilakukan secara bertahap.

Ia melanjutkan, Kabupaten lain juga akan mendapatkan distribusi vaksin dari 11.000 vaksin Sinovac sebagai bagian vaksinasi tahap pertama.

“Rencana vaksinasi tahap kedua, pendistribusiannya dari pemerintah pusat ke Provinsi Sulawesi Tengah pada April 2021 mendatang,” tuturnya.

Jelasnya, proses pendistribusian ke kabupaten masih menunggu instruksi lebih lanjut.

Saat ini kata dia, kebutuhan tenaga medis saat ini terdata 22.116 orang. Proses pendistribusian vaksin covid 19 Sulteng ini juga dikawal ketat pihak kepolisian bersenjata lengkap.

17,4 Juta Petugas Publik Jadi Target Periode Pertama

Juru Bicara Vaksin Covid 19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan akan berlangsung dalam dua periode.

Pada periode pertama berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.

Periode kedua berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang.

“Hal ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang muncul sebelumnya bahwa dibutuhkan waktu 3,5 tahun untuk merampungkan vaksinasi di Indonesia,” tuturnya.

Hingga saat ini, Indonesia masih menunggu izin penggunaan darurat vaksin Covid 19 dari BPOM.

Jika izin itu sudah keluar, vaksinasi dapat segera dilaksanakan secara bertahap di 34 provinsi.

“Secara total, kita membutuhkan waktu 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, untuk menuntaskan program vaksinasi Covid 19 di 34 provinsi dan mencapai total populasi sebesar 181,5 juta orang,” tutupnya.*

Red inMagz

Red inMagz

Inside Magz menyadari bahwa sebuah karya tulis akan lebih indah dipandang bila tersaji dalam kemasan desain yang segar.
Tampilan yang ‘enak’ serta nyaman di mata, akan mengantar dan mewarnai pandangan pembaca mulai dari awal hingga akhir setiap paragraf.

See author's posts